“Jika Anda menggunakan hak pilih dalam pilkada tahun ini, pilihlah kandidiat yang peduli pendidikan.”
Oleh A.S. LAKSANA
Jawa pos, Ruang Putih, Saujana - Minggu 7 Januari 2018, Halaman 4
Selamat tahun baru 2018. Sejumlah daerah akan menggelar pilkada pada Juni tahun ini. Itu berarti akan ada kepala daerah yang melanjutkan pemerintahannya, akan ada kepala daerah baru menggantikan kepala daerah sebelumnya, dan akan berseliweran gosip-gosip politik.
Daerah tempat tinggal saya menggelar pilkada tahun lalu. Saya tidak menggunakan hak pilih karena di antara para kandidat yang disodorkan oleh partai-partai, tidak ada yang membuat saya berselera memilih. Itu masalah saya sendiri. Saya terlalu bercuriga bahwa orang hanya tergiur pada nikmat kekuasaan dan tidak benar-benar berpikir untuk mengabdikan kekuasannya kepada masyarakat.
Mungkin tidak semua kandidat buruk. Barangkali ada di antara mereka yang memiliki niat baik dan ingin bekerja sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu kehidupan di daerah yang kelak mereka pimpin. Tetapi, di beberapa daerah urusan tersebut benar-benar buruk dan pilkada seperti permainan dadu di antara orang-orang yang itu-itu saja. Ia hanya bergeser dari suami ke sistri, dari ibu ke anak, dari mbah buyut ke cucu. Di kabupaten Kediri, istri tua dan istri muda pernah bersaing memperebutkan kursi yang tidak mungkin lagi diduduki oleh suami mereka.
Saran saya: pilihlah kandidat yang memiliki niat dan kesanggupan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bagus bagi seluruh warga. Orang yang peduli kepada pendidikan berarti peduli kepada masa depan.
Anda tahu bahwa masa depan negara ini, juga masa depan daerah Anda, akan berada di tangan anak-anak yang sekarang duduk di bangku-bangku sekolah. Jika kualitas persekolahan bagus, ia akan melahirkan manusia-manusia cerdas. Anda bisa merasa tenteram membayangkan masa depan yang lebih baik di tangan mereka.
Tentu saja setiap individu bertanggung jawab terhadap kehidupan yang dijalaninya sendiri, terhadap kemampuannya meningkatkan diri, dan terhadap kesehatan nalarnya sendiri. Itu sebabnya pendidikan yang bermutu tidak bisa ditawar-tawar.
Kita berhak menagih pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Kita membayar pajak, kita membiayai pemerintahan dengan pajak yang kita bayar, kita membiayai partai-partai politik, kita membiayai seluruh proses bernegara. Semua warga negara ini, di pelosok mana pun mereka tinggal, berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, dengan guru dan fasilitas yang baik, dengan akses yang mudah ke sumber-sumber pengetahuan. Tanpa pendidikan yang bermutu, kita selamanya akan kalah, terbenam, dan tidak berdaya menghadapi perubahan yang kian cepat.
Saya percaya bahwa pendidikan yang baik adalah jalan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Ia juga jalan bagi kita untuk menjadi bangsa merdeka.
Pendidikanlah yang membuat kita bisa lepas dari penjajahan. Pada masa kecil, saya diberi tahu oleh orang-orang dewasa bahwa para pahlawan kita mengusir penjajah dengan menggunakan senjata bambu runcing. Saya pikir itu hanya fiksi yang dibesar-besarkan, demi kepentingan dramatisasi, demi kepentingan orang-orang yang mengedepankan senjata fisik dan membelakangi akal budi.
Kita bisa mengakhiri penguasaan kolonial Belanda karena, setelah politik etis diberlakukan, dari kalangan bangsa yang terjajah mulai muncul orang-orang cerdas. Mereka menjadi para pemikir yang mampu melihat jauh ke depan, mampu membangkitkan semangat perlawanan, mampu menghidupkan imajinasi dan membangun narasi besar tentang kemerekaan, serta menyatukan etnis yang berbeda-beda menjadi sebuah bangsa. Mereka mampu mengembangkan imajinasi bahwa penjajahan satu banga atas bangsa lain adalah hal yang harus dilawan dan diakhiri.
Tanpa kesadaran baru semacam itu, yang dimulai dari pendidikan, bambu runcing mungkin akan menusuk tetangga atau saudara sendiri. Sebab, orang-orang yang kurang cerdas biasanya mudah dikelabui dan diadu domba.
Tahun ini negara kita memasuki usia kemerdekaan yang ke-73. Masyarakatnya tidak kunjung makmur, tidak sanggup memberantas korupsi, dan tidak memiliki sistem pendidikan yang baik. Dua presiden pertama berkuasa sangat lama, 53 tahun, dan keduanya mengakhiri kekuasaaan karena tekanan, bukan melalui mekanisme politik yang normal dan beres. Itu pengalaman buruk yang tidak bisa disesali, tidak bisa juga dijadikan dalih bagi pemerintahan berikutnya untuk memepertahankan sistem pendidikan yang buruk.
Apakah sulit menyelenggarakan pendidikan yang bermutu? Tentu saja sulit. Sejak negara ini merdeka, kita tidak memiliki pemerintahan yang mampu membangun sistem pendidikan yang bermutu. Fasilitas pendidikan tidak sama antara di daerah-daerah dan di kota-kota besar. Ada anak-anak sekolah yang harus belajar di bangunan bekas kandang karena gedung sekolah mereka kena gusur.
Tanpa ada niat memperbaikinya, mutu pendidikan di negara ini akan terus buruk. Sama dengan penyakit; tanpa ada niat mencari penyembuhnya, penyakit tidak akan tersembuhkan selamanya. Sama juga dengan masalah; tanpa niat menemukan penyelesaiannya, ia tetap akan menjadi masalah.
Sistem pendidikan yang buruk adalah masalah terbesar negara ini. Kita dibesarkan dengan pendidikan yang seadanya, yang nanti meluluskan murid-murid dengan kualitas seadanya. Di tangan orang-orang dengan kualitas seadanya inilah masa depan negeri dipertaruhkan.
Saya pikir sudah waktunya menekan pemerintah agar memenui hak tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dan, sekali lagi, jika Anda menggunakan hak pilih dalam pilkada tahun ini, pilihlah kandidiat yang peduli pendidikan.(*)
A.S. Laksana, penulis, tinggal di Jakarta
Comments
Post a Comment